SJO BANDUNG - Kisruh sengketa lahan warga oleh PT PLN dalam pembangunan proyek Upper Cisokan menjadi catatan tersendiri bagi Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI). Selain menelan dana fantastis Jutaan Dollar proyek ini disinyalir rawan dugaan penyelewengan dana.
Orang nomor Satu di Kejaksaan Agung RI tersebut memberikan sinyal, Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Kejagung RI. "Kita lihat, Kita ada Satgassus" tegas Jaksa Agung HM Prasetyo kepada seputarjabar.com saat berkunjung di Stand Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Festival Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sasanan Budaya Ganesha Bandung, Kamis (10/12) siang.
Roedy Wiranatakusumah akrab disapa Aom Roedy, kuasa hukum warga juga menuturkan, "Permasalah Upper Cisokan juga pernah di informasikan ke kantor World Bank di USA ketika warga menerima kwintansi pembayaran tetapi peruntukan lokasi di sumedang" ujar Aom Roedy via pesan singkat kepada seputarjabar.com.
Selain itu pihaknya menyayangkan adanya dugaan intervensi terhadap warga yang dilakukan oknum.
"Warga didatangi malam - malam dibawa ke base camp P2T kemudian diminta menandatangani daftar nominatif lahan, tanaman dan bangunan. Selama proyek Upper Cisokan berjalan warga tidak pernah memiliki salinan dokumen yang telah ditandatangani untuk urusan ganti rugi. kasihan mereka takut" imbuhnya.
Berdasar data PLN, pembangunan PLTA Upper Cisokan menelan anggaran sebesar US$765 Juta dengan rincian US$638 juta bantuan World Bank (Bank Dunia), US$20 Juta Bantuan Pemerintah Pusat dan US$107 juta PT PLN. Penggunaan utang/dana pinjaman yang digunakan untuk proyek.
Luas lahan yang akan tergenang mencapai 804,64 hektare. Di Kec. Rongga ada tiga desa yang akan terendam air, yaitu Desa Bojongsalam, Sukaresmi, dan Desa Cicadas. Sedangkan daerah tergenang di Kab. Cianjur meliputi Kec. Cibeber dan Kec. Bojongpicung.(Don/Sc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar